Klub Buku Medan (Sebuah Perkenalan)

Gambar diambil dari Google

Awal mula pertama sekali saya mengetahui komunitas Klub Buku Medan melalui jejaring social twitter. Saya tidak ingat akun yang me-Retwit acara yang akan diadakan @KlubBuku_MDN sehingga hadir di Timeline lini masa saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada akun tersebut. Kamu telah mempertemukan saya dengan Klub Buku Medan (pembaca seharusnya terharu!). Kemudian selanjutnya ialah kegiatan jamak seperti biasa yang sudah-sudah, saya mem-follow akun tersebut meskipun saya tidak difollowback. Khalayak pembaca tidak usah heran dan bingung. Hal tersebut merupakan hal yang biasa di jagat per-twitteran dan bukanlah hal yang tabu untuk diperbincangkan.

Saya yang sedikit hoby membaca, sangat tertarik dengan acara Kopi Darat yang diadakan Klub Buku Medan. Pikir saya dalam hati, acara yang bagus untuk diikuti. Bisa saja setelah menghadiri acara tersebut, saya yang sedikit hoby menjadi banyak hoby membaca. Atau mungkin ada kegiatan review buku bagus dan keren. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas membaca saya. Hitung-hitung untuk menambah jam terbang dan referensi buku bacaan. Atau ada peserta yang berbaik dan berikhlas hati meminjamkan (baca:memberi) buku kepada saya.

Tiba di hari H, sebenarnya saya malas untuk menghadiri kegiatan tersebut karena dari sekian banyak teman yang saya ajak, semuanya menolak. Dengan alasan yang beragam, yang saya rasa tidak perlu untuk dipaparkan dalam tulisan tidak jelas ini.

Iya, saya menyebutnya tulisan tidak jelas meskipun nantinya khalayak pembaca memberikan penilaian lain setelah selesai membaca tulisan ini, mungkin saja tulisan ini termasuk kategori motivasi, menginspirasi, menggetarkan hati atau tulisan yang dapat mengubah cara pandang hidup pembacanya. Semoga saja! (respon “huuuuuu”)

Ok! Jika tidak setuju dengan hal di atas, kita dapat membicarakannya  secara kekeluargaan dan baik-baik. Dari pada pembaca sekalian semakin kesal dan levelnya meningkat sehingga respon “huuu” menjadi rajam, alangkah baiknya saya kembali ke jalur yang benar. Kembali ke tema tulisan saya ini. Ogh, mungkin pembaca belum mengetahui tulisan apa sebenarnya ini…setelah berpanjang lebar sebenarnya saya hanya ingin berbagi pengalaman mengenai acara kopi darat Klub Buku Medan. (begini awal kisahnyaaa…..musik tema pembuka : Bang Jali).

Kopi Darat tersebut diadakan di sebuah café seputaran Jalan Dr. mansyur. (Untuk penyebutan nama café silahkan hubungi bagian promosi, mohon penulis jangan dipukul). Acara yang seharusnya dimulai pukul 15.00 Wib molor hingga hampir pukul 16.00. Kita sama-sama sudah mengetahui adat-istiadat bangsa ini menyoal waktu. Karena saya sendiri sejatinya juga telat.

Untuk kegiatan pertama adalah sharing serta berbagi pengalaman oleh seorang penulis. Penulis buku, buku kedua! Kalau saya tidak salah buku ber-genre teenlit pop ala percintaan remaja. Jika saya salah, mohon dimaklumi. Betapa haibatnya narasumber pertama tersebut, penulis buku, buku kedua! Tanpa bermaksud merendahkan atau mencibir. Ketika saya bertanya penulis serta buku favorit penulis tersebut, bagaimana bisa penulis tersebut mengatakan (kalau saya tidak salah dengar, hal ini mungkin diakibatkan soundsystem yang buruk atau pendengaran saya yang bermasalah).

“Saya menyukai narnia, buku yang ditulis tere liye dan aduh apa saya lupa…apa judulnya aduh saya lupa yang ditulis ini…”

Hagh, Anda lupa buku dan pengarang favorit anda? Mohon maaf jika suatu saat karya anda dan anda diperlakukan begitu juga oleh orang lain. Kemudian penulis tersebut berkata “Sebenarnya saya suka fiksi tetapi pihak penerbit maunya romance, yah saya menulis tentang romance.” Sebenarnya saya miris mendengar pernyataan penulis tersebut. Fakta bahwa penulis disitir oleh penerbit! Bagaimana kualitas karya seseorang yang menyukai genre semacam tulisan narnia dipaksakan menulis genre romance ala Icha Rahmanti dengan Cintapuccino yang banyak kritikus sastra meneyebut era lahirnya genre teenlit.

Untuk itu, saya Ultimatum kepada peserta acara kopi darat yang mendapat buku SETIA untuk mereview atau katakanlah kritik terhadap karya tersebut.

(Sekali lagi mohon kepada penerima novel Setia untuk mereview, jika tidak sanggup dan mampu SETIA-nya dapat diserahkan kepada saya. Lah, saya ini siapa berani-beraninya ultimatum orang lain dan untuk mbak penulis novel SETIA, tidak usah terlalu dirisaukan tulisan saya ini. Saya hanya orang iri yang tidak dapat buku mbak. Jika dibandingkan dengan mbak yang sudah menghasilkan dua buku apalah saya ini.)

            Sesi selanjutnya adalah penampilan Stand Up Comedy yang materinya tidak akan saya tuliskan dalam tulisan ini. Mengingat materi stand up comedy yang saya ketahui dapat dilakukan berulang kali atau dapat dibawakan kembali dalam waktu dan tempat yang berbeda. Jika saya tuliskan nantinya apabila komika akan memabawakan materi yang sama dan telah diketahui penonton. Dan yang menjadi asal muasal penyebab masalah tersebut adalah saya. Saya tidak mau disalahkan atas hal tersebut. Memang komikanya yang malas buat materi baru.. Peace bro!

Dalam catatan saya ada empat sesi stand up comedy. Sehingga saya merasa bahwa peserta yang hadir adalah pecinta  buku yang memang haus akan hiburan, katakanlah panitia yang haus hiburan setelah lelah mempersiapkan acara Kopi Darat. Dimana ada empat sesi stand up comedy, dua sesi pembacaan puisi dan dua sesi mengenai penulisan. Ini yang disebut acara Kopi Darat sebuah komunitas buku? Mungkin saya salah karena sebelumnya telah diadakan beberapa acara sebelumnya dan saya tidak ikut.

Kamu siapa kritik-kritik acara Klub Buku Medan?

Saya hanya peserta yang ikut melalui twitter.

Cih…hanya peserta biasa kok kritik.

Mohon maaf saya kepada khalayak pembaca karena sebenarnya terdapat pertentangan dalam diri saya saat menuliskan hal tersebut.

Untuk penutup (setelahnya ada stand up comedy lagi) merupakan sesi admin @ceritamedan yang berbagi tips dan motivasi mengenai tulis-menulis. Baik itu melalui twitter maupun blog. Karena berdasarkan hal tersebut saya log-in dan menulis kembali di blog saya ini. Saking lamanya tidak dibuka, sekalinya log-in yang saya dapati adalah debu dan sarang laba-laba.

Demikianlah perkenalan saya dengan Klub Buku Medan.
Ini ceritaku!!! Mana ceritamu??

Terimakasih kepada Klub Buku Medan, peserta kopi darat, Cerita Medan,  dan semuanya yang berkenan membaca tulisan ini.

Demikianlah tulisan ini saya perbuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya… karena kesempurnaan hanyalah  milik Alllah SWT dan kesalahan berasal dari pemerintah yang tidak mensubisdi buku sehingga harganya mahal.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Ilmu Negara

Penulis pertama sekali mempelajari Ilmu Negara sewaktu semester pertama, bersamaan dengan mata kuliah pengantar lainnya, seperti Pengantar Ilmu Hukum. Ilmu Negara dapat dikatakan sebagai ilmu pengantar untuk mata kuliah Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Pemerintahan. Yang dipelajari di dalam Ilmu Negara terfokus pada pengertian-pengertian serta asas-asas pokok tentang  negara. Buku yang cukup populer mengenai Ilmu  Negara yakni buku “Ilmu Negara, Soehino S.H, penerbit : Liberty, Yogyakarta.” Banyak mahasiswa fakultas hukum yang memakai buku tersebut sebagai buku pegangan, meskipun untuk memahaminya cukup sulit. Selain itu, penulis juga menggunakan buku pegangan “Ilmu Negara, Samidjo S.H, penerbit : Armico."

Berikut tampilan buku  Ilmu Negara, Soehino S.H:

Ilmu Negara dapat berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan berkat jasa George Jellinek yang menulis buku dengan judul Algemiene Staatslehre. Dalam buku karangannya tersebut, dia membagi serta mengklasifikasikan ilmu negara. Untuk mempermudah pemahaman serta mengingatnya, penulis membuat dalam bentuk bagan :

Keterangan Bagan :

1.  Staatswissenchaft (dalam arti luas) terbagi atas dua bagian besar yaitu staatswissenchaft (dalam arti sempit) dan Rechtswissenschaft (ilmu pengetahuan hukum).

2. Rechtswissenschaft yang dimaksud Jellinek ialah hukum publik yang menyangkut tentang kenegaraan, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan lain sebagainya.

3.   Staatswissenchaft (dalam arti sempit) yang di istilahkan dengan ilmu kenegaraan terdiri atas

1) Beschriebende Staatswissenschaft ; ilmu kenegaraan yang bersifat menggambarkan (deskripsi) dan menceritakan peristiwa mengenai kejadian-kejadian yang  berhubungan dengan negara.

2)  Teoritische Staatswissenschaft ; merupakan ilmu yang melakukan penyusunan mengenai hasil penyelidikan mengenai negara kedalam bentuk yang sistematis dan teratur.

Teoritische Staatswissenschaft ini terbagi atas dua bahagian besar yakni :

1.   Algemeine staatslehre (ilmu negara dalam arti umum), terbagi atas :

1)``Algemeine Soziale Staatslehre (tinjauan secara sosiologis), yang dimana negara dilihat sebagai gejala sosial dan dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial.

2)  Algemeine Staats Rechtlehre (tinjauan secara yuridis)

2.   Besondere Staatslehre (ilmu negara dalam arti khusus), terbagi atas :

1)   Individualle Staatslehre, penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara tertentu (khusus), yang kongkrit. Misalnya negara Indonesia, Singapura dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mempelajari kelembagaan negaranya seperti Badan Perwakilan Rakyat, Kepala Negara dan lain-lain.

2)   Spezialle Staatslehre, penyelidikan ditujukan kepada negara dalam pengertian umum. 

4. Praktische Staatswissenchaft yakni ilmu negara yang diaplikasikan ataupun dipraktekkan, karena tujuaanya untuk mengenai praktek kenegaraan maka ilmu pengetahuan ini disebut sebagai ilmu pengetahuan politik.

Dari sistematika Jellinek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa “Ilmu Negara yang dipelajari di Fakultas Hukum lebih mendekati Spezialle Staatslehre” yang memiliki pengertian bahwa yang dipelajari adalah pengertian negara secara umum. Yakni mengenai apa yang dimaksud dengan negara, hakikat negara, serta bagaimana terbentuknya suatu negara. Objek yang dibicarakan adalah negara dalam bentuk abstrak.

Tips : dalam ujian ketika ada soal mengenai George Jellinek tentang Ilmu Negara anda dapat menuliskan bagan diatas dalam kertas soal anda, semoga hasilnya baik.

Sumber :

1.      Bahan kuliah oleh Drs. Nazaruddin, S.H.M.Lib

2.      Ilmu Negara, Soehino S.H, penerbit : Liberty, Yogyakarta

3.      Ilmu Negara, Samidjo S.H, penerbit : Armico.

Legalisasi Korupsi Birokrasi

Adanya perubahan nilai yang terjadi di masyarakat mengenai korupsi bukanlah hal yang mengada-ada. Perilaku korupsi yang terjadi secara terus menerus berhasil membentuk sebuah pembenaran bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah korupsi. Contoh sederhana adalah ketika mengurus KTP, SIM, atau surat-surat  penting lainnya, maka masyarakat cenderung memberikan uang pelicin. Alasannya cukup klasik, yakni karena pasrah dengan keadaan setelah menghadapi kenyataan dokumen-dokumen tersebut tidak keluar padahal sudah mengikuti seluruh prosedur. Hal ini dapat terjadi karena pameo yang cukup populer di kalangan birokrat adalah  “kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah?” Sehingga mau/tidak mau, suka/tidak suka, masyarakat harus mengikuti prosedur tambahan. Jika tidak ingin terjebak dalam proses birokrasi yang berbelit-belit, masyarakat sudah paham bagaimana cara mengatasinya.

            Pun, barangkali hanya terjadi di Indonesia, sudah korupsi malah dapat promosi. Seorang yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi bisa mendapat promosi jabatan setelah dia keluar penjara. Hal inilah yang dialami oleh Azirwan, mantan Sekretaris Daerah  Kabupaten Bintan yang terbukti menyuap anggota DPR, Al-Amin Nasution, kini malah naik pangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau[1].

Layaknya sinetron kejar tayang yang tak berkesudahan, begitu juga kasus-kasus korupsi. Kasus terakhir yang begitu menyita perhatian masyarakat tidak terkecuali Presiden ialah kasus simulator SIM. Kasus yang menyulut perseteruan  antar dua lembaga penegak hukum. Cicak melawan buaya season dua, tetapi dengan pemeran serta kisah yang berbeda.

Suguhan kasus demi  kasus berdampak terhadap pandangan masyarakat. Tidak sedikit yang memandang korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi, atau yang lebih parah lagi ialah orang-orang yang memandang korupsi merupakan gaya hidup para birokrat. Tanggapan bagi seseorang yang terjerat kasus korupsi adalah bahwa pelaku hanya terkena sial. Para birokrat-birokrat hanya menunggu waktu mendapat giliran. Demikian juga dengan sikap para pelaku korupsi, mereka tanpa beban moral tampil dihadapan publik tak ubahnya seperti artis dadakan yang tiba-tiba naik daun.

Perilaku-perilaku korupsi terjadi disegala lini. Mulai birokrat rendah sampai birokrat tinggi. Suguhan kebiasaan ini mengakibatkan akumulasi, sehingga masyarakat memandang perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang legal.

Sebab-Sebab Korupsi Birokrasi

Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami bahwa yang namanya sebuah kejahatan tidak akan pernah berakhir dimuka bumi. Yang pasti, angka-angka kejahatan hanya dapat diminimalisir. Sebagaimana hasil penelitian Thomas Moore, selama 25 tahun ada 72.000 pencuri yang digantung di daerah dengan jumlah penduduk tiga sampai empat juta orang saja, tetapi kejahatan terus saja merajalela. Menurut moore, dengan kekerasan saja tidak akan membendung kejahatan. Untuk memberantas kejahatan, harus dicari sebabnya dan menghapuskannya[2]. Sama halnya dengan korupsi, untuk dapat mengurangi angkanya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab. Adapun penyebab-penyebab korupsi diantaranya :

1.       Kebudayaan atau Kultur

Perilaku para birokrat kita adalah bagaimana cara untuk mempersulit proses birokrasi. Karena tidak ingin dipersulit maka masyarakat memilih untuk memberi uang pelicin, itu baru dikalangan birokrat rendahan. Bagaimana dengan kalangan birokrat tinggi? Sama saja, sebagai bukti adalah bagaimana para birokrat tinggi menjadikan program-program pembangunan sebagai  lahan korupsi. Yang dijadikan sebagai sapi perahan tentu saja para pengusaha-pengusaha. Di daerah pengusaha dijadikan objek pemerasan, dan didepan hukum para pengusaha sering dipersalahkan dan dituduh menyuap[3].

Soedarso didalam bukunya menyebut dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila miliu itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan miliu orang satu persatu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan memengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai way of life dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam di-tolereer, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat antikorupsi seperti mahasiswa pada waktu melakukan demonstarasi antikorupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak dikenal[4].

Menjadi sebuah catatan dari pendapat Soedarso di atas adalah “seperti mahasiswa pada melakukan demonstrasi antri korupsi”.  Dapat ditarik sebuah hipotesis, bahwa diluar demonstrasi mahasiswa juga sebenarnya melakukan korupsi. Argumen ini di dasari atas pengertian  korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, yakni corruptio atau corruptus yang berasal dari kata corrumpere. Kemudian turun ke bahasa-bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; dan Belanda yakni corruptie[5]. Secara harfiah, kata korupsi memiliki arti kebusukan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Jadi, korupsi sebenarnya tidak hanya menyangkut persoalan keuangan  negara atau perekonomian negara, namun sangat luas. Perbuatan-perbuatan seperti membayar orang lain untuk mengerjakan tugas, membayar petugas adminstrasi, atau bahkan yang lebih parah lagi adalah membayar sang dosen untuk mendapatkan nilai yang bagus. Cerita mengenai penempaan tugas akhir atau skripsi merupakan kisah yang tidak akan pernah berakhir. Keseluruhan perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan korupsi!

Sebuah realita bagaiman korupsi sudah dilegalkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Bahkan legalisasi korupsi itu sendiri dilakukan oleh agent of social change, agent of social control (mahasiswa).

2.      Manajemen yang kurang Efektif dan Efisien

Salah satu yang menjadi penyebab korupsi ialah, lemahnya sistem manjemen yang kurang efektif dan efesien, sehingga kontrol terhadap birokrasi menjadi lemah. Hal inilah yang menyebabkan para birokrat dapat bertindak sesuai kehendak masing-masing. Tidak jarang, para birokrat melangggar aturan karena sistem manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3.      Rendahnya Gaji

Rendahnya gaji merupakan permasalahan klasik penyebab terjadinya korupsi. Wertheim mengemukakan, kurangnya gaji dan pemotongan gaji yang banyak merupakan penyebab korupsi pada pegawai VOC dahulu kala[6].

Penyakit korupsi inilah yang mengakibatkan usaha dagang Hindia Belanda tersebut harus gulung tikar. Kebutuhan yang terus meningkat serta tidak selarasnya dengan kenaikan gaji mengakibatkan seorang birokrat untuk melakukan perbuatan korupsi.

Tetapi rendahnya gaji tidak melulu menjadi jaminan seseorang menjadi pelaku korupsi. Dari sekian banyak pelaku korupsi saat ini, tidak sedikit yang memiliki gaji yang lumayan besar serta duduk di jabatan strategis. Tak pelak hal ini menimbulkan asumsi bahwa permasalahan gaji yang rendah  bukan lagi menjadi faktor utama seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi.

4.   Rendahnya Moral

Dapatlah dikatakan bahwa para pelaku korupsi memiliki moral yang rendah. Mereka menggadaikan idealisme serta melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam agama, budaya, serta nilai yang ada didalam masyarakat. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana dapat menjadikan diri sebagai orang yang terhormat, memiliki jaringan yang luas, serta harta yang berlimpah dengan jalan korupsi. Tidak ada lagi bedanya, dimana pendapatan halal dan haram. Semua telah dicampur adukkan dalam satu, mungkin saja ini bertujuan untuk “mengelabui” Tuhan dan masyarakat bahwa uang yang didapat adalah uang murni hasil keringat sendiri. Memang benar uang yang dicari dengan keringat sendiri, tapi dengan cara korupsi!

Dampak Korupsi

Begitu banyak dan luas dampak  yang disebabkan oleh perbuatan korupsi. Diantaranya adalah daya saing Indonesia tahun ini merosot akibat beberapa masalah mendasar, seperti kasus korupsi dan penyuapan. Laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) soal daya saing global tahun 2012-2013 mengungkapkan posisi Indonesia yang turun empat peringkat menjadi ke-50 dibanding tahun lalu. WEF juga menggarisbawahi masalah perilaku tidak etis sektor swasta, hambatan birokrasi, minimnya belanja pemerintah, serta infrastruktur yang belum berkembang[7].

Dampak lain korupsi ialah, kehancuran birokrasi itu sendiri. Birokrasi merupakan garda terdepan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh de dalam birokrasi. Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum: yang menjangkiti masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri[8].

Dalam melaksanakan tugasnya seringkali birokrasi sebagai pemegang kekuasaan berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melayani kepentingan diri sendiri. Birokrasi semacam itu boleh jadi memang melayani masyarakat, namun ia juga dapat menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengelolanya. Setelah birokrasi hancur maka rentetan dampak korupsi lainnya adalah meningkatnya angka kriminalitas serta pengangguran. Mengutip Sun Yan Set yang menyatakan bahwa dampak korupsi ialah menimbulkan demoralisasi, keresahan sosial, dan keterasingan politik. Dapatlah juga dikatakan bahwa perbuatan korupsi merupakan bentuk penistaan terhadap tujuan negara.

Reformasi Birokrasi

Begitu banyak teori yang membahas cara-cara serta bagaimana reformasi birokrasi dapat terwujud. Namun, yang sedikit terlupakan adalah bagaimana sumber daya manusia dari birokrasi itu sendirilah yang seharusnya memiliki sikap anti korupsi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu melayani masyarakat secara jujur, bersih, cepat dan tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang diberikan. Birokrasi semacam itu dapat disebut memiliki integritas yang tinggi, yakni berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral tidak tergoda untuk melakukan korupsi[9]. Reformasi birokrasi dengan mengusung tema anti korupsi, inilah yang harus digalakkan.

Selain itu, yang harus dilakukan adalah meletakkan  para pejabat puncak pada tiap unit birokrasi  dari kalangan yang “bersih” dan “berani”. Bersih artinya bermoral, punya track record (rekam jejak) tak pernah korup, dan tak punya masalah dengan hukum. Berani artinya punya nyali untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi[10]. Bersih dan berani merupakan persyaratan kumulatif  yang wajib pertama sekali dimiliki para birokrat, kemudian menyusul syarat-syarat lainnya. Sehingga apabila hal diatas diterapkan, apa yang disebut dengan birokrasi yang baik akan dapat terwujud.

Sikap Anti Korupsi

Respons inkonsistensi masyarakat terhadap pelaku korupsi sangat terlihat jelas. Dari sekian banyak pelaku korupsi, kita tidak pernah sekalipun mendengar pelaku korupsi dihakimi massa seperti yang terjadi kepada pelaku kejahatan lainnya. Bukan berarti penulis menyarankan agar pelaku korupsi diadili secara jalanan, tidak. Tapi dari realita yang tampak oleh mata, bahwa pelaku korupsi mendapati sebuah respons yang berbeda dari pelaku tindak pidana lainnya.

Sering kita mendengar berita, seorang terpidana pelaku korupsi (terutama mantan kepala daerah) yang baru saja keluar dari tahanan kemudian diarak mengelilingi kota layaknya seorang pahlawan perang yang baru saja tiba dari medan peperangan. Normalnya, keputusan hukum dan keputusan moral haruslah sejalan. Namun fakta membuktikan hal yang sebaliknya! Bahkan masyarakat tampak enggan untuk memberikan sanksi sosial untuk pelaku korupsi. Korupsi dapat terjadi bukan terjadi hanya niat serta kesempatan. Tetapi juga karena adanya dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh William J. Chambliss bahwa korupsi merupakan produk konstruksi sosial.

Tidak hanya menjadi tanggung jawab para birokrat, namun juga seluruh komponen-elemen masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kian memburuk. Karena masyarakat juga secara tidak sadar sesungguhnya terlibat dalam lingkaran korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan penyakit yang dapat menjangkiti siapa saja tanpa pandang bulu. Lalu, bagaimana dengan mengobati yang sudah terjangkiti? Yang pasti setiap penyakit selalu memiliki penawar. Untuk penawar penyakit korupsi adalah bagaimana memberi sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera atau sekalian saja me-legalisai korupsi birokrasi. Jadi, pungutan-pungatan liar dijadikan pendapatan resmi atau legal.

Seperti pameo kesehatan yang populer, lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya untuk mencegah penyakit korupsi, penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan masyarakat (public education) tampaknya akan sangat berperan untuk memutus mata rantai korupsi. Pilihan berada ditangan kita, apakah tetap terjebak dalam keadaan korupsi yang semakin merajalela sehingga negeri ini akan runtuh secara perlahan atau memperbaiki keadaan dengan jalan melaksanakan sikap anti korupsi. Revolusi yang diperlukan bangsa ini adalah revolusi mental, moral dan cara pandang terhadap korupsi.

Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat secara konsisten melaksanakan sikap anti korupsi? Jika tidak, melihat kondisi yang ada sekarang, tidak berlebihan apabila penulis mengatakan : Malaikat-pun apabila didudukkan dalam birokrasi negeri ini, akan melakukan korupsi.

*Tulisan telah diikutsertakan dalam Pekan Raya Justisia Fair Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan mendapat peringkat 5

---

[1] http://www.merdeka.com/peristiwa/hanya-di-indonesia-sudah-korupsi-malah-dapat-promosi.html

[2] W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnon, Jakarta : PT Pembangunan, 1955, hlm. 46

[3] http://www.antaranews.com/berita/politisi/pengusaha-sering-diperas-di-daerah.html

[4] B. Soedarso, Korupsi di Indonesia, Jakarta : Bharata Karya Aksara, 1969, hlm. 14.

[5] Kamus Hukum, Fockema Andrea. Bandung : Bina Cipta. 1983.

[6] W.F. Wertheim, Segi-segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara, dalam Mochtar lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Karangan-Karangan Etika Mengenai Pegawai Negeri, Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1977. hlm. 22.

[7] Sumber : Koran Tempo, 6 September 2012

[8] http://mgtabersaudara.blogspot.com/2011/06/dampak-korupsi-terhadap-eksistensi.html

[9] http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=3313

[10] Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, dalam artikel kompas, 11 Oktober 2005.